Pasar Desa

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

                                                                    

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:			a.   bahwa untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional; b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
Mengingat		:	1.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006   Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594); 3.   Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan		:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN  PASAR TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.     Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.

2.     Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

3.     Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.

4.     Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pasar.

5.     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6.     Rencana Kerja Pemerintah Daerah,  yang selanjutnya disingkat RKPD,  adalah dokumen perencanaan daerah  untuk periode 1 (satu) tahun.

7.     Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.

8.     Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD  yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun.

9.     Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

a.  menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;

b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

c.  menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan

d. menciptakan  pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kriteria pasar tradisional antara lain:

a.  dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;

b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;

c.  tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan

d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

(1)  Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.

(2)  Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

(1)  Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

a. penentuan lokasi;

b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan

c. sarana pendukung.

(2)  Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.

(3)  Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf  a antara lain:

a.    mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota;

b.   dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan

c.    memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

a.    bangunan toko/kios/los  dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;

b.   petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;

c.    pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;

d.   penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan

e.    bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 9

Sarana pendukung  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

a.    kantor pengelola;

b.   areal parkir;

c.    tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;

d.   air bersih;

e.    sanitasi/drainase;

f.     tempat ibadah;

g.    toilet umum;

h.   pos keamanan; 

i.     tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;

j.     hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;

k.   penteraan;

l.     sarana komunikasi; dan

m.  area bongkar muat dagangan.

Pasal 10

(1)  Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

(2)  Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

1. Sistem penarikan retribusi;
2. Sistem keamanan dan ketertiban;
3. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
4. Sistem perparkiran;
5. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
6. Sistem penteraan; dan
7. Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

(1)  Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

(2)  Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 12

(1)    Bupati/walikota menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2)    Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

a. kepala pasar;

b. pejabat keuangan; dan

c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.

(3)    Bupati/walikota menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan kepala SKPD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha

Pasal 13

Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:

a.    pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan

b.   pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 14

Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain:

a.    menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;

b.   menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;

c.    menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;

d.   membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan

e.    mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

                                                                                      

Pasal 15

Bupati/walikota melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 16

(1)  Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional. 

(2)  Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.

(3)  Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelima

Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 17

(1)  Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.

(2)  Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a.  kebijakan pengelolaan pasar tradisional;

b. pengelola dan pedagang;

c.  pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan

d. sarana dan prasarana pasar.   

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 18

(1)  Bupati/walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah.

(2)  Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a.  meningkatkan profesionalisme pengelola;

b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan

c.  meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 19

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a melalui:

a.    penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;

b.   penerapan manajemen yang profesional;

c.    pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan

d.   ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 20

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b antara lain:

a.    pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;

b.   bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;

c.    peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan

d.   memahami perilaku pembeli.

Pasal 21

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c antara lain:

a.    pembenahan tata letak;

b.   pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;

c.    peningkatan kualitas konstruksi;

d.   pembenahan sistem air bersih dan limbah;

e.    pembenahan sistem elektrikal;

f.     penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan

g.    pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 22

Bupati/walikota melalui SKPD, melakukan:

a.     memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional;

b.     penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;

c.     fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan

d.     fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar.

Pasal 23

Rencana pemberdayaan pasar tradisional merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD yang dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V

KEUANGAN

                                                                    

Pasal 24

(1)  Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional dianggarkan dalam APBD.

(2)  Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

Pasal 25

(1)  Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional.

(2)  Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

                                                                     

 BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

(1)  Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

(2)  Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

(3)  Bupati/walikota melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional di wilayahnya.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

a.  sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;

b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional pada tingkat nasional;

c.  pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;

d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional; dan

e.  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Pasal 28

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

a.    sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di provinsi;

b.   koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

c.    pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam wilayah provinsi; dan

d.   pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam wilayah provinsi.

Pasal 29

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi:

a.    sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota;

b.   koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam di wilayah kabupaten/kota;

c.    pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota; dan

d.   pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

(1)  Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan kebijakan provinsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

(2)  Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di kabupaten/kota di wilayahnya.

(3)  Bupati/walikota melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1)  Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta.

(2)  Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 32

Ketentuan tentang kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, pengendalian dan evaluasi, dan pemberdayaan pasar tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Bagi daerah yang telah menetapkan RPJMD dapat melakukan perubahan RPJMD atau menyusun rencana pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD sampai dengan ditetapkan RPJMD periode berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

			Ditetapkan di Jakarta
			pada tanggal 3 Februari 2012
			MENTERI DALAM NEGERI,
			REPUBLIK INDONESIA
			Ttd
			GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012  NOMOR 178

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690824 199903 1 001